Arah Kebijakan Kesehatan Nasional Dikritisi Guru Besar FK USU

Garda Media – Para Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (FK USU) menyampaikan keprihatinan terhadap arah kebijakan kesehatan nasional. Mereka menilai kebijakan tersebut mulai menyimpang dari prinsip keilmuan dan etika profesional.

Dalam forum akademik bertajuk “USU BerSUARA: Luruskan NURANI Bangsa”, sebanyak 21 Guru Besar FK USU berkumpul di Pendopo FK USU untuk menyuarakan pernyataan moral terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, khususnya kebijakan kesehatan nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Kebijakan kesehatan nasional tersebut dinilai mengancam mutu pendidikan kedokteran serta menurunkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia.

Bukan Reaksi Institusional, tapi Amanah Kemanusiaan

Dekan FK USU, Prof. Aldy Safruddin Rambe, menegaskan bahwa sikap para Guru Besar bukan sekadar reaksi institusional, melainkan bentuk tanggung jawab moral terhadap masa depan profesi dokter.

“Baca Juga: Balla Lompoa, Rumah Adat Megah dari Makassar”

“Jika kualitas dokter menurun, maka masyarakat yang paling terdampak. Ini bukan hanya soal akademik, tapi juga amanah kemanusiaan,” tegas Prof. Aldy.

Kritik terhadap Intervensi dan Ketimpangan Kebijakan

Pernyataan resmi disampaikan oleh Prof. Guslihan Dasatjipta, mewakili Dewan Guru Besar FK USU. Ia mengkritisi intervensi birokratis yang dinilai merusak independensi pendidikan kedokteran.

Guru Besar FK USU menolak pemutusan hubungan tenaga pengajar dengan rumah sakit pendidikan, serta pengambilalihan fungsi kolegium oleh pihak non-akademik. Mereka menyebut langkah ini tidak hanya merusak ekosistem pendidikan, tetapi juga membahayakan keselamatan pasien.

“Kami telah mendidik dokter lebih dari 50 tahun dengan standar tinggi. Kini, pengajar dipindahkan secara sepihak tanpa dialog,” kata Prof. Guslihan.

Narasi Krisis dan Produksi Massal Dokter Spesialis

Mereka juga mengkritisi narasi “krisis dokter spesialis” yang kerap digunakan pemerintah untuk mendorong percepatan produksi tenaga medis. Menurut para Guru Besar, hal ini mengabaikan aspek kompetensi, etika, dan kualitas yang seharusnya menjadi prioritas.

“Pendidikan kedokteran tidak bisa disederhanakan menjadi kebijakan jangka pendek. Ini menyangkut keselamatan manusia,” ujar Prof. Aldy.

Seruan untuk Dialog dan Kolaborasi

FK USU menyerukan pentingnya ruang dialog yang sehat dan berbasis data ilmiah antara pemangku kebijakan dan komunitas akademik. Para Guru Besar berharap Presiden RI turut membuka komunikasi yang transparan dan berorientasi pada penguatan sistem kesehatan nasional.

Sebagai bagian dari tanggung jawab moral, FK USU menegaskan komitmennya untuk terus menjaga mutu pendidikan kedokteran dan menjadi mercusuar nurani bangsa.

“Simak Juga: Fobia Spesifik, Lebih dari Sekadar Takut dan Cara Menanganinya”