Garda Media – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi USU menggelar demo di depan Gedung DPRD Sumut pada Jumat, (21/2/2025). Demonstrasi ini bertajuk “Indonesia Gelap” dan menyampaikan enam poin tuntutan terhadap pemerintah.
Massa aksi mengenakan almamater USU dengan simbol bendera Indonesia di lengan yang ditutupi lakban hitam sebagai bentuk protes. Mereka juga membawa poster dengan tulisan “Adili Jokowi” serta mengkritisi berbagai kebijakan, termasuk efisiensi anggaran, perampasan aset, dan isu dwifungsi ABRI.
Ketua BEM USU, Muzammil Ihsan, bersama orator lainnya menyampaikan enam tuntutan utama:
1. Evaluasi Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD: Mahasiswa menuntut transparansi, mekanisme yang jelas, serta pengawasan terhadap dampak kebijakan ini agar tidak merugikan masyarakat.
“Baca Juga: Gubernur Pramono, Senang Melihat Anies dan Ahok Akur Kembali”
2. Pengesahan RUU Perampasan Aset: RUU ini telah mandek sejak 2012, sementara kasus korupsi terus terjadi. Mahasiswa mendesak pemerintah segera mengesahkan undang-undang tersebut pada tahun ini.
3. Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Massa meminta evaluasi sistemik agar program ini tidak membebani utang negara, bebas dari pengaruh oligarki, dan memprioritaskan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
4. Pencabutan UU yang Mengancam Independensi KPK: Revisi UU No. 30 Tahun 2002 menjadi UU No. 19 Tahun 2019 dinilai melemahkan KPK dengan menghilangkan status independennya. Mahasiswa mendesak agar UU ini dicabut.
5. Penolakan Revisi UU TNI/Polri yang Memungkinkan Dwifungsi ABRI: Mahasiswa mengkritik revisi UU No. 34 Tahun 2004 yang memungkinkan militer menempati jabatan sipil, seperti pengangkatan Perwira Tinggi TNI AD, Novi Helmy Prasetya, sebagai Direktur Utama Bulog.
6. Kebijakan Berbasis Kajian Ilmiah dan Partisipasi Masyarakat: Massa mendesak pemerintah agar setiap kebijakan dibuat berdasarkan riset ilmiah dan mempertimbangkan kepentingan rakyat.
Mahasiswa menuntut bertemu langsung dengan pimpinan DPRD Sumut. Namun, tak satu pun pimpinan hadir di kantor saat aksi berlangsung. Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus, yang sedang menghadiri pelantikan kepala daerah, hanya berkomunikasi dengan massa melalui video call. “Saya sedang menghadiri pelantikan kepala daerah, coba koordinasi dengan pimpinan lainnya,” ujar Erni.
Karena tidak ada perwakilan DPRD yang menemui mereka, massa sempat memblokir jalan di depan gedung DPRD Sumut. Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari ratusan aparat keamanan yang berjaga di lokasi.
“Simak Juga: Waspada! Sakit Hati Bisa Mengancam Kesehatan Fisik dan Mental”
