Surat Terbuka untuk Presiden Prabowo Subianto: Forum Penyelamat USU Soroti Dugaan Korupsi Rektor

Garda Media – Forum Penyelamat Universitas Sumatera Utara (FP-USU) menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto. Mereka menyoroti krisis integritas akademik yang tengah membelit Universitas Sumatera Utara (USU) dan mendesak Presiden mengambil langkah tegas.

Forum yang beranggotakan alumni, akademisi, mahasiswa, serta masyarakat sipil ini meminta Presiden mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti dugaan penyimpangan yang melibatkan Rektor USU, Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si. Nama Muryanto bahkan disebut penyidik KPK dalam pusaran kasus korupsi proyek jalan yang menjerat mantan Kadis PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting.

Ancaman terhadap Marwah Akademik

Dalam surat yang ditandatangani Ketua FP-USU, Adv. M. Taufik Umar Dani Harahap, S.H., forum penyelamat USU menilai kasus ini bukan sekadar persoalan individu, melainkan ancaman serius terhadap marwah perguruan tinggi dan kepercayaan publik pada dunia pendidikan.

“Jika rektor sebagai teladan akademik justru mengabaikan etika, moral, dan hukum, maka kampus berubah menjadi panggung kompromi politik serta bisnis kotor,” tegas Taufik dalam pernyataan tertulis, Jumat (19/9/2025).

“Simak Juga: AI Kini Bisa Mendeteksi Depresi Lewat Ekspresi Wajah”

Mangkir dari Panggilan KPK

Kronologi kasus menunjukkan adanya pola pembangkangan hukum. KPK dua kali memanggil Muryanto Amin pada 15 dan 26 Agustus 2025 sebagai saksi perkara proyek jalan Rp231,8 miliar di Sumut. Namun, kedua panggilan itu diabaikan tanpa alasan sah. Padahal, KUHAP dengan jelas mengatur kewajiban saksi untuk hadir dan memungkinkan pemanggilan paksa bila mangkir.

Situasi ini menimbulkan kecurigaan publik. Pada 16 September 2025, sejumlah alumni USU dari FP-USU dan Pengurus Pusat Ikatan Alumni (PP IKA USU) mendatangi Gedung KPK. Mereka menuntut agar lembaga antirasuah segera melakukan pemanggilan paksa serta menyerahkan bukti tambahan dugaan korupsi di lingkungan USU.

Dugaan Penyimpangan di Lingkungan USU

1. FP-USU menyoroti sejumlah dugaan penyimpangan keuangan dan proyek besar di kampus.
2. Kelebihan pungutan UKT jalur mandiri Rp10,9 miliar pada 2021-2022.
3. Proyek kolam retensi senilai Rp20 miliar dan Plaza UMKM Square Rp116-122 miliar yang diduga sarat kolusi dengan Pemkot Medan.
4. Skandal kredit BNI Rp228,3 miliar dengan agunan sertifikat HGU KP USU, sudah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Sumut.
5. Remunerasi tidak wajar sebesar Rp36,5 miliar.
6. Penyalahgunaan fasilitas rumah dinas, lebih dari satu unit digunakan rektor.

Forum juga menuding adanya aliran dana proyek APBD Sumut yang terkait dengan jejaring politik lokal.

Kontroversi Pemilihan Rektor

Krisis integritas semakin terlihat dalam proses Pemilihan Rektor USU periode 2026-2031. FP-USU menuding terjadi praktik politik uang dengan dugaan aliran dana Rp25-50 juta per suara senat, disertai intimidasi dan pemotretan surat suara.

Selain itu, Dewan Guru Besar USU menyatakan Muryanto terbukti melakukan publikasi ganda karya ilmiah alias autoplagiarisme, yang jelas mencoreng etika akademik.

Dasar Hukum Penindakan

FP-USU menekankan adanya dasar hukum yang kuat untuk menindak tegas kasus ini. Pasal 112 dan 113 KUHAP menyebutkan saksi wajib hadir dan dapat dijemput paksa bila mangkir. UU No. 19/2019 juga memberi kewenangan penuh kepada KPK menghadirkan saksi. Sementara itu, UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 menjamin hak masyarakat melaporkan dugaan korupsi serta mendapatkan perlindungan hukum.

Empat Tuntutan Utama

Melalui surat terbuka itu, FP-USU menyampaikan empat tuntutan utama kepada Presiden:

1. Mendesak KPK melakukan pemanggilan paksa terhadap Rektor USU.
2. Menginstruksikan audit forensik independen atas seluruh proyek USU periode 2020–2024.
3. Menjaga integritas pemilihan rektor periode 2026-2031.
4. Menjamin perlindungan sivitas akademika yang kritis dari intimidasi maupun kriminalisasi.

Surat terbuka ini juga ditembuskan ke berbagai lembaga negara, termasuk DPR, MPR, Jaksa Agung, Kapolri, Senat Akademik, Dewan Guru Besar, hingga Majelis Wali Amanat USU.

Ujian Moral Pemerintah

FP-USU menegaskan, kasus ini merupakan ujian moral bagi pemerintah dalam menjaga integritas dunia pendidikan. “Kami tidak ingin Universitas Sumatera Utara kehilangan marwahnya. Negara wajib hadir menegakkan hukum tanpa pandang bulu,” ujar Taufik.

Publik kini menanti langkah Presiden untuk memastikan kampus tetap menjadi benteng moral bangsa, bukan arena kompromi politik dan bisnis kotor. Jika dibiarkan, krisis integritas ini bukan hanya merusak reputasi USU, tetapi juga melemahkan fondasi pendidikan tinggi Indonesia.

“Baca Juga: Kontroversi Kematian Yu Menglong Diduga Libatkan Aktor hingga Sutradara Cheng Qingsong”

Informasi ini bersumber dari kbanews. Forum Penyelamat Universitas Sumatera Utara (FP-USU) menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto. Simak pembahasan lengkapnya di GardaMedia.

|Penulis: Lukman Azhari
|Editor: Anna Hidayat